Percepatan Pembangunan Perumahan Bagi PNS
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Percepatan tersebut dilakukan melalui penyediaan tanah, penetapan lokasi, memberikan kemudahan dan keringanan retribusi perizinan, bantuan PSU dan pengendalian pembangunan perumahan.
Permintaan Mendagri ini merupakan tindak lanjut dari program Presiden Joko Widodo, mengadakan program 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain karyawan biasa, PNS dan Anggota TNI dan Polri juga bisa ikut dalam program penyediaan 1 juta rumah.
Kumolo menyampaikan bahwa program 1 juta rumah ini akan ditujukan kepada beberapa kepala daerah untuk bisa dipercepat dan khususnya bagi pemerintah daerah yang sudah ada gambaran tanah di daerah yang memenuhi syarat serta tidak jauh dari kota, sebagaimana NUPTK.net kutip dari Okezone (09/06).
Realisasi percepatan tersebut dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Real Estate Indonesia (REI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI).
Selain itu, Ketua DPP REI Eddy Hussy mengatakan adanya kerjasama ini bisa memungkinkan adanya pemangkasan izin pembangunan. REI akan terus berkoordinasi dan sudah ada respons dari Kemendagri. Tinggal perumusan sampai final, respons dan semangat untuk pemangkasan izin dan percepatan pembangunan sudah ada.