Jawa Timur Butuh Empat Trilyun Untuk Pengelolaan SMA dan SMK
Peralihan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemerintah daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi diharapkan menjadi salah satu langkah baru untu kmemperbaiki kualitas pendidikan SMA/SMK di Kabupaten/Kota.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman, sebagaimana NUPTK.net kutip dari JPNN, agar pengelolaan SMA/SMK berjalan mulus tanpa kendala anggaran, diajukan anggaran sebesar 4 trilyun kepada pemerintah pusat.
Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk kegiatan sekolah, pembayaran pendidik dan tenaga kependidikan rta untuk kebutuhan fisik seperti pembangunan maupun renovasi sekolah.
Anggaran untuk alokasi renovasi merupakan anggaran yang terbesar karena banyak sekolah di daerah yang kondisi fisik gedungnya tidak maksimal.
Pengajuan anggaran sebesar itu ke pemerintah pusat dikarenakan pemerintah provinsi tidak memiliki pos anggaran pengelolaan SMA/SMK sendiri sehingga cukup berat jika seluruh anggaran pengelolaan SMA/SMK dibebankan ke pemprov.
Selain itu, besarnya anggaran yang diajukan membuktikan bahwa pemprov sangat serius dalam penanganan pengelolaan SMA/SMK. Anggaran BOS juga tidak akan dihapus.
Saiful menambahkan, pemprov tidak segan-segan untuk menindak sekolah yang tidak memenuhi standar. Jika ada sekolah yang melanggar administrasi, maka sekolah itu akan ditutup langsung.