Inovasi Habibie Akan Transportasi Antar Pulau di Indonesia
Mimpi Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie akan Indonesia adalah menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Meskipun sudah lama tinggal di Jerman, rasa cintanya terhadap Indonesia tetap sangat besar.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Direktorat Keayahbundaan yang dulu pernah diusung sebelumnya dirasa kurang tepat menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Ella Yulaelawati. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk unit baru dengan nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang menangani pendidikan keluarga dan keorangtuaan.
Integrasi Dapodikdas dan Dapodikmen
Dapodikdasmen merupakan integrasi antara dapodikdas dengan dapodikmen. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah akan diintegrasikan menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
SK Penetapan Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013
Pada tanggal 2 April 2015 telah diputuskan oleh kepala badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia tentang penetapan sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 (K-13).
Dana BOS Untuk Gaji Guru Honorer Akan Dihapus
Kesejahteraan guru honorer itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran gaji melalui APBD masing-masing. Melalui otonomi daerah yang bergulir sejak 2001, pemerintah daerah seharusnya memberikan kesejahteraan bagi guru honorer.
Syarat Honor Dan Tunjangan Guru Non PNS Ditanggung APBN
Dalam Undang- Undang (UU) 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah ditentukan mengenai honor dan tunjangan profesi bagi guru non pegawai negeri sipil (PNS).
Penyempurnaan UN Lebih Baik Daripada Moratorium
Meskipun terjadi kebocoran soal setiap tahun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan lebih memilih untuk memperbaiki pelaksanaan ujian nasional (UN) ketimbang moratorium. Persoalan tersebut dapat diatasi dengan melaporkannya ke kepolisian dan Kemendikbud.