e-Sabak Solusi Sarana Pembelajaran Untuk Sekolah Di Wilayah 3T
Biaya pengiriman buku ke sekolah-sekolah baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa sangat besar. Kerena itu pemerintah mengusung sabak elektronik (e-Sabak) sebagai alternatif pengganti buku pelajaran.
Pencairan Aneka Tunjangan Bisa Lebih Cepat Dengan Adanya Ditjen GTK
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meresmikan pembentukan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Ditjen GTK ini dibentuk untuk meminimalisasi berbagai masalah guru dan tenaga kependidikan, seperti urusan kenaikan pangkat, peningkatan kompetensi, hingga urusan pencairan aneka tunjangan.
Besaran Dana BOS Yang Diterima SD dan SMP
Berbeda dengan tahun sebelumnya, besaran dana biaya operasi sekolah tahun ini ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik.
Petunjuk Teknis (Juknis) BOS 2015 Untuk SD dan SMP
Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2015 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014.
Tunjangan Guru SMA/SMK Bisa Naik Dalam Pengelolaan Pemerintah Propinsi
Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota akan beralih ke Pemerintah Provinsi.
Kurikulum 2013 Akan Dilakukan Secara Menyeluruh Pada Juli 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) telah menyusun roadmap implementasi Kurikulum 2013 untuk periode tahun 2015-2020. Hal ini dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.
Hemat Kertas, Cetak Formulir Padamu Negeri Ke Dalam File PDF
Padamu Negeri merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk pendataan terkait dengan data individu PTK. Proses pendataan PTK melalui Padamu Negeri banyak membutuhkan bahan terutama kertas untuk mencetak formulir-formulir yang dibutuhkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemborosan terutama bagi sekolah. Apalagi jumlah PTK-nya di atas 100 orang, bisa anda bayangkan kebutuhan kertas untuk 1 formulir saja.