Pendidikan Menengah Mulai Januari 2017 Dikelola Provinsi
Peralihan pengelolaan pendidikan menengah dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke provinsi telah memasuki tahap validasi di lapangan. Pemerintah daerah menyatakan siap melaksanakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014.
Pemberlakuan Pensiun Dini Atas PNS Yang Tidak Kompeten dan Tidak Sesuai Kompetensi
Kebijakan rasionalisasi pegawai yang akan diterapkan hanya akan diperuntukkan bagi PNS yang tidak kompeten, kualifikasi tidak sesuai dan tidak berkinerja. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi.
Pengaduan Urusan Pencairan TPG Paling Dominan di Kemdikbud
Kemendikbud mempunyai unit khusus dengan nama Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud yang berlokasi di komplek Kemendikbud Jl Sudirman, Jakarta. Dengan adanya ULT tersebut diharapkan dapat diketahui berbagai permasalahan di dunia pendidikan untuk dapat dicarikan solusinya.
93 Ribu PNS Tidak Bisa Mengajukan Layanan Kepegawaian Karena PUPNS
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan perpanjangan batas waktu registrasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) sampai 31 Januari 2016 lalu setelah sebelumnya ditetapkan bahwa pendaftaran PUPNS ditutup pada 31 Desember 2015.
Cara Cek Status Aktif NUPTK 2016 Kemdikbud
Kini mulai tahun 2016, status NUPTK seorang GTK Kemendikbud atau Kemenag dapat ditelusuri berdasarkan nomor NUPTK. Arsip NUPTK yang ditampilkan menggunakan sistem dari PDSPK merupakan hasil rekonsiliasi data NUPTK terbitan sistem NUPTK generasi-generasi sebelumnya dengan sistem NUPTK generasi PADAMU NEGERI.
Penyaluran Aneka Tunjangan Guru Tahun Anggaran 2016
Melalui surat edaran dengan nomor 1234/B/PR/2016 tangggal 11 Januari 2016 tentang penyaluran tunjangan tahun anggaran 2016, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan himbauan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Hati-Hati Dengan Informasi Penjadwalan Penerimaan CPNS Tahun 2016
Belakangan ini santer diberitakan adanya penjadwalan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016. Informasi tersebut telah beredar di sejumlah media cetak, media online maupun media sosial.